Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto mengalami sejumlah kendala serius dalam pelaksanaannya. Dilansir detikJabar, sebanyak 133 siswa dari empat sekolah di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi hidangan MBG pada Selasa (28/10/2025). Para korban berasal dari SD Negeri 2 Cibodas, SD Negeri Buahbatu, SMP Negeri 4 Lembang, dan SMK Putra Nasional Cibodas.


Plt Kepala Dinas Kesehatan KBB, Lia N Sukandar, mengonfirmasi bahwa angka korban terus bertambah hingga Rabu (29/10) pagi. "Sampai pagi ini, data korban terus bertambah sudah mencapai 133 siswa," ujarnya. 


Keracunan bermula saat tujuh siswa dari SMPN 4 Lembang mengeluhkan mual dan pusing sekitar pukul 14.00 WIB. Jumlah korban kemudian melonjak drastis pada pukul 20.00 WIB, dan sebanyak 30 siswa masih menjalani perawatan di Puskesmas Cibodas, Klinik Sespim Polri, serta RSUD Lembang.


Kasus serupa juga terjadi di Gunungkidul, DIY, pada hari yang sama. Dilansir detikJogja, sebanyak 695 siswa dari SMKN 1 dan SMPN 1 Saptosari mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG. Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menyatakan dari 1.154 murid SMKN 1 Saptosari, ada 476 siswa dan 10 guru yang terdampak. 


"Kemarin sudah kami monitor dan baru hari ini dapat laporan kalau ada 695 anak diduga terdampak keracunan MBG," katanya. Para korban mengeluhkan diare, mual, muntah, hingga sakit perut sebelum dirujuk ke RSUD Saptosari.


Merespons kejadian ini, Kapolsek Lembang AKP Dana Suhenda mengonfirmasi telah menerima laporan dugaan keracunan massal yang menimpa 125 siswa dari enam sekolah di wilayah Lembang. Dari jumlah tersebut, 2 orang dirawat di Puskesmas Cibodas, 11 orang di RSUD Lembang, sementara 112 lainnya telah mendapat penanganan dan diperbolehkan pulang. 


"Ini data sementara sewaktu waktu ada perubahan," tegasnya. Kabupaten Bandung Barat bahkan telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan total lebih dari seribu anak mengalami keracunan MBG, terutama di Kecamatan Cipongkor.


Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekolah-sekolah terdampak telah ditutup sementara untuk penyelidikan. 


"Kan, sudah ketentuan SPPG-nya ditutup sampai waktu selesai penyelidikan. Tergantung uji lab dan lain-lain selesai," jelasnya saat dihubungi Kamis (30/10). Dinas Kesehatan Gunungkidul telah mengambil sampel hidangan MBG berupa nasi, gulai ayam, tahu goreng, dan potongan buah melon, serta sampel muntahan dan feses siswa untuk pemeriksaan laboratorium guna memastikan penyebab keracunan.


Kabar baik datang dari Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono, yang memastikan seluruh korban keracunan di Saptosari telah pulih sepenuhnya. "Sejak Rabu (29/10) malam pukul 21.00 WIB, hanya tinggal seorang siswa yang masih dirawat di RSUD," katanya dalam keterangan resmi BGN. 


Siswa terakhir yang dirawat, Lia Fifiana Putri dari kelas 11 SMKN 1 Saptosari, juga telah dinyatakan sehat dan ceria kembali pada Kamis pagi (30/10). Nanik menambahkan bahwa ratusan siswa yang sempat keracunan di dua daerah tersebut kini sudah dalam kondisi baik dan beraktivitas normal kembali.


Seiring dengan penanganan kasus keracunan, pelaksanaan program MBG juga menimbulkan dampak ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa lonjakan harga telur dan daging ayam dipicu oleh percepatan program ini. "Terakhir ini kan akselerasi percepatan makan bergizi (MBG) itu luar biasa sehingga telur ayam itu ada kenaikan harga 6-7 persen," ujarnya di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (28/10). 


Data BPS per 1 Oktober 2025 mencatat komoditas daging ayam ras mengalami inflasi 8,59 persen, sementara cabai merah dan cabai hijau masing-masing meningkat 39,52 persen dan 22,27 persen. Untuk memperkuat pengawasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Senin (27/10/2025), meminta kepala daerah mengawasi ketat penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi (SLHS) dapur MBG. 


"Pengawasan penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi. Itu betul-betul harus proper, dicek betulan," tegasnya. Tito juga meminta dinas kesehatan membantu pengawasan mulai dari dapur dan memastikan UKS di sekolah-sekolah siap sebelum makanan dihidangkan serta memastikan makanan tidak basi.


Menanggapi berbagai tantangan tersebut, Presiden Prabowo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 pada 24 Oktober 2025 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG. Tim yang diketuai Menko Pangan Zulhas ini beranggotakan 13 menteri dan kepala lembaga dengan tugas menyelaraskan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan lintas sektoral. 


Nanik ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Harian dan bertugas memimpin pelaksanaan harian serta menggelar rapat rutin sekurang-kurangnya dua kali setiap bulan. "Penunjukan ini merupakan mandat penting yang menegaskan komitmen penuh BGN untuk memastikan setiap porsi makanan memenuhi standar gizi terbaik, terkoordinasi secara efektif, dan berjalan tanpa hambatan di seluruh daerah," kata Nanik.


Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan perbedaan tugas antara tim koordinasi dengan BGN. Tim koordinasi bertugas mengoordinasikan tiap kementerian dan lembaga terkait pengawasan hingga rantai pasok, sementara BGN fokus menyelenggarakan pelaksanaan program. 


"Saya sebagai Kepala Badan Gizi bertugas untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis. Sementara untuk koordinasi terkait dengan rantai pasok, kemudian pengawasan, monitoring, keterlibatan instansi lain, kementerian lain, lembaga lain, itu di bawah koordinasi Menko Pangan," jelasnya di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (29/10/2025). Kedua pihak sama-sama melapor langsung kepada Presiden.


Hingga Rabu (29/10), program MBG telah mencapai capaian signifikan dengan serapan anggaran Rp35,6 triliun atau 50,1 persen dari total anggaran Rp 71 triliun di 2025. Dadan melaporkan telah terbentuk 13.514 SPPG yang tersebar di 7.022 kecamatan dan 509 kabupaten, melayani 39,5 juta penerima manfaat dengan target 40 juta pada akhir Oktober. "Kita kejar terus target sampai akhir tahun, mudah-mudahan 82,9 juta bisa kita layani di akhir tahun," ujarnya. 


Setiap hari terdapat penambahan sekitar 200 SPPG yang berpotensi melayani 600 ribu penerima manfaat. Di tengah pencapaian tersebut, pemerintah juga membuka peluang kerja sama internasional, khususnya dengan India dalam pengembangan program serupa PM Poshan, sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono di KTT ASEAN-India ke-22 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Minggu (26/10).


Penulis: Rofi Nurrohmah

Editor: I Gusti Ayu Agung Erlina Putri Astana