Jakarta, Kunci Hukum – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-80 pada 5 Oktober 2025 di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, menampilkan kemegahan yang luar biasa, mengubah pusat ibu kota menjadi panggung demonstrasi kekuatan militer dan upaya mempererat ikatan dengan rakyat. Peringatan kali ini dianggap istimewa karena jumlah Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) yang dipamerkan mencapai skala terbesar dalam sejarah perayaan HUT TNI.  


Sebagaimana dilansir dari Metro TV News, perayaan akbar ini melibatkan total 1.047 unit Alutsista, termasuk jet tempur dan berbagai kendaraan taktis terbaru, serta pengerahan 133.480 orang yang terdiri dari prajurit aktif dan masyarakat sipil. Berbagai atraksi spektakuler, seperti simulasi serangan udara, defile pasukan, dan aksi tempur, memeriahkan Monas. Momen ini sekaligus menjadi refleksi penting untuk memperkokoh persatuan bangsa dan meneguhkan semangat  “kemanunggalan TNI dengan rakyat”, yang disebut sebagai fondasi utama stabilitas dan keamanan negara.


Presiden Prabowo Subianto, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, menyampaikan poin-poin penting mengenai arah strategis TNI ke depan. Dalam pidatonya, Presiden menekankan pentingnya profesionalisme dan kepemimpinan teladan di kalangan prajurit, yang merupakan kunci bagi institusi pertahanan yang kuat.


"Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan kepala staf, dalam rangka seleksi kepemimpinan, tidak perlu selalu memperhitungkan senioritas, yang penting prestasi, pengabdian, cinta Tanah Air.” 

Ia juga menambahkan "Untuk itu, TNI memerlukan kepemimpinan yang terbaik. Saya atas nama negara bangsa dan rakyat, saya ingatkan semua unsur pimpinan TNI dari setiap eselon dari setiap tingkatan, harus selalu membina diri dan harus selalu memberi contoh," kata Prabowo dalam pidato arahannya.


Arah kebijakan pertahanan di bawah kepemimpinan baru menunjukkan fokus yang kuat pada penguatan kapabilitas tempur dan modernisasi alutsista. Presiden Prabowo secara khusus memerintahkan Panglima TNI untuk secara proaktif melakukan perkembangan teknologi pertahanan global, termasuk adaptasi terhadap Kecerdasan Buatan (AI), sebagai respons terhadap tuntutan perang modern. Visi jangka panjang TNI terikat pada penyelesaian Rencana Strategis Kekuatan Pertahanan Minimum (KPM) III, yang berakhir pada tahun 2024, serta perancangan postur pertahanan yang ideal hingga tahun 2044.


"Saya perintahkan kepada Panglima TNI dan kepala staf untuk kaji terus perkembangan teknologi dan sains, kaji terus organisasi, bila perlu organisasi yang usang diganti dengan organisasi yang tepat untuk kepentingan bangsa Indonesia."


Berbeda dengan narasi kemanunggalan dan modernisasi alutsista yang digemakan dalam perayaan, masyarakat sipil juga menyuarakan kritik tajam terkait agenda reformasi struktural militer. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merilis catatan tahunan kritis menjelang HUT TNI, yang menyoroti persoalan impunitas dan kultur kekerasan di tubuh TNI.  


Dilansir dari media CNN Indonesia, Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya dalam agenda konferensi pers “Menyikapi HUT ke-80 TNI: Mendesak Militer Kembali ke Barak” yang diselenggarakan di Kantor Imparsial, Jakarta Selatan, (4/10/2025) menyatakan, "Kami menemukan ada 85 kekerasan oleh anggota atau prajurit TNI dengan rincian 182 orang menjadi korban." Ia juga menambahkan, data ini menunjukkan bahwa 53 kejadian atau 62% insiden kekerasan tersebut terjadi setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Revisi UU TNI.  


Selain itu, KontraS mencatat bahwa Papua menjadi episentrum kekerasan dengan 23 peristiwa, yang beriringan dengan pengerahan 5.859 prajurit TNI Angkatan Darat ke wilayah tersebut. Kritik ini menekankan bahwa pembangunan kekuatan militer tidak cukup diukur dari Alutsista, tetapi juga dari kemampuan TNI untuk tunduk pada supremasi sipil dan menegakkan Hak Asasi Manusia.  


KontraS mendesak TNI untuk segera melaksanakan reformasi struktural, termasuk perbaikan kesejahteraan prajurit, penghapusan kultur kekerasan, dan reformasi sistem peradilan militer guna mengatasi impunitas. Pengabaian terhadap aspirasi masyarakat sipil ini dikhawatirkan dapat mengerdilkan agenda reformasi sektor keamanan, sehingga TNI tidak sepenuhnya berintegritas dan tunduk pada prinsip negara demokratis.  


Kabar lainnya, selama rangkaian latihan menjelang HUT ke-80 TNI juga diselimuti duka mendalam. Salah satu prajurit TNI Angkatan Laut (AL), Praka Mar Zaenal Mutaqim, personel Detasemen Intai Para Amfibi 1 (Den Ipam 1) Marinir, gugur dalam tugas saat melaksanakan latihan penerjunan payung.  


Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul menceritakan kronologi kejadian, “Insiden tersebut terjadi tanggal 2 Oktober 2025 saat Praka Mar Zaenal Mutaqim mengalami kecelakaan di udara saat Processing Opening Parachute. Parasut tetap mengembang hingga mendarat di air. Tim pengaman di laut segera mendekati penerjun dan melaksanakan evakuasi menggunakan ambulance sea rider menuju posko kesehatan Kolinlamil (Komando Lintas Laut Militer)" pungkas Tunggul kepada media Kompas.com, (5/10/2025).


Penulis: Almerdo Agsa Soroinama Hia

Editor: Kayla Stefani Magdalena Tobing