Jakarta — Sebuah video viral memperlihatkan Wahyudin Moridu, anggota DPRD Gorontalo dari PDIP, dengan enteng menyebut akan “merampok uang negara” dalam perjalanan dinas. Rekaman singkat tapi tajam itu memicu gelombang kritik publik. DPP PDI Perjuangan bereaksi cepat dengan langsung melakukan pemecatan Wahyudin Moridu. Keputusan ini menunjukkan koreksi cepat organisasi terhadap perilaku kader yang dinilai melanggar norma etika dan kepatutan.


Peristiwa bermula dari rekaman singkat yang menampilkan Wahyudin bercakap dalam kendaraan dan menyinggung penggunaan dana negara untuk perjalanan ke Makassar. Dalam video berdurasi sekitar 15 detik yang tersebar di media sosial, Wahyudin terdengar mengatakan "Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini. Kita habiskan aja biar negara ini semakin miskin,"


Video Wahyudin dengan cepat menyebar lintas platform, mengundang kritik tajam atas isi ucapan pejabat publik tersebut. Perilaku demikian tentu sangat bertentangan dengan akuntabilitas dan kehormatan jabatan.


Tidak tinggal diam, internal partai PDIP langsung menjalankan serangkaian proses pendisiplinan. Mulai dari pemanggilan Wahyudin untuk klarifikasi, rekomendasi komite etik partai yang menyimpulkan pelanggaran berat terhadap norma kepatutan publik, hingga DPP PDIP mengeluarkan surat keputusan pemecatan pada Sabtu (20/09/2025). Pergantian Antar Waktu (PAW) pun segera disiapkan agar fungsi DPRD tidak terganggu


Dikutip dari Kompas.com  “Komite etik dan disiplin telah merekomendasikan kepada DPP, dan hari ini DPP mengeluarkan surat pemecatan kepada yang bersangkutan. Dalam waktu dekat segera dilakukan PAW.” ungkap Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun. DPP PDIP menyatakan tidak akan menoleransi perbuatan yang melukai hati rakyat dan mengimbau kader menjaga kedisiplinan, etik, serta wibawa partai.


Setelah pemecatan diumumkan, Wahyudin Moridu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Ia mengaku khilaf dan menyatakan ucapannya dalam video tersebut tidak dimaksudkan serius. Namun, reaksi publik tetap keras, mengingat posisi Wahyudin sebagai pejabat publik yang seharusnya menjaga tutur kata, bahkan dalam situasi informal.


Berkaca dari kasus ini, DPRD Gorontalo harus berhenti bersembunyi di balik kode etik di atas kertas. Kasus ini harus jadi cambuk untuk memperbarui panduan etik yang ketat, termasuk tata krama komunikasi publik dan pedoman perilaku di ruang digital, agar standar profesional tetap terjaga dengan konsisten.


Sudah waktunya perjalanan dinas berhenti jadi ruang abu-abu. DPRD dan instansi publik lainnya harus melakukan keterbukaan informasi anggaran untuk memotong ruang spekulasi. Masyarakat berhak mengetahui standar biaya perjalanan dinas, tujuan perjalanan, agenda yang dibiayai, hingga hasil kerja yang dapat diverifikasi. Apabila data tersebut dipublikasikan secara berkala, maka pengawasan akan lebih berbasis fakta, bukan sekadar asumsi. 


Pada akhirnya, pemecatan ini bukan garis penutup, melainkan titik awal pembenahan kultur politik. Keberhasilan ke depan diukur bukan oleh seberapa cepat sanksi dijatuhkan, melainkan dari kemampuan mencegah insiden serupa melalui pembinaan kader yang serius, mekanisme pengawasan yang ketat, serta keterbukaan anggaran yang tidak bisa ditawar. Ketika partai sungguh-sungguh menegakkan disiplin dan parlemen memulihkan wibawa dengan kerja nyata. Barulah kepercayaan publik layak dibicarakan kembali. 


Penulis : Tasya Khoerunnisa Himawan 

Editor : I Gusti Ayu Agung Erlina Putri Astana