Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana strategis pemerintahannya untuk mempercepat pembangunan proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall yang akan membentang di wilayah Pantai Utara Pulau Jawa. Dalam pernyataannya saat membuka International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta Convention Center, Prabowo menegaskan bahwa proyek ini tidak dapat lagi ditunda dan akan menjadi prioritas utama pemerintahannya ke depan.


"Ada pepatah kuno, perjalanan 1.000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera mulai itu, saya sudah perintahkan suatu tim untuk roadshow keliling. Dan dalam waktu dekat saya akan bentuk otorita, Badan Otorita Tanggul laut Pantai Utara Jawa," ujarnya saat acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/6/2025). 


Untuk mendukung percepatan proyek tersebut, Prabowo akan membentuk Badan Otorita khusus yang bertugas mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan konstruksi tanggul laut dari Banten hingga Jawa Timur. Menurutnya, lembaga tersebut akan memiliki kewenangan penuh untuk memastikan kelancaran proyek yang selama ini menghadapi hambatan koordinasi antar instansi. 


Melansir dari laman kompas.com, proyek Tanggul Laut Raksasa diproyeksikan memiliki panjang sekitar 500 kilometer, dengan nilai investasi mencapai sekitar 80 miliar dolar AS atau setara Rp 1.299 triliun. Tahap awal proyek akan difokuskan di kawasan Teluk Jakarta dan diperkirakan memakan waktu 8 hingga 10 tahun. Sementara itu, pembangunan keseluruhan hingga ke wilayah Jawa Timur ditargetkan selesai dalam 15 hingga 20 tahun. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa proyek ini merupakan bagian penting dari strategi nasional dalam mengatasi risiko banjir rob, penurunan muka tanah, dan ancaman perubahan iklim, khususnya di kawasan urban padat penduduk seperti Jakarta. Ia menyatakan bahwa pembangunan tidak boleh hanya bergantung pada investor luar, melainkan harus dimulai dengan pendanaan dari dalam negeri.


Dalam kaitannya dengan pembiayaan, Prabowo meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama untuk pembiayaan tahap awal pembangunan di wilayah Teluk Jakarta. Pemerintah pusat dan daerah direncanakan berbagi peran dalam hal anggaran, dengan masing-masing menanggung sekitar 50 persen dari total biaya tahap awal. Pemerintah juga membuka peluang investasi dari berbagai negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, negara-negara Eropa, hingga Timur Tengah. Namun, Prabowo menegaskan bahwa pembangunan akan dimulai segera tanpa harus menunggu partisipasi investor asing.


Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyambut baik inisiatif pembentukan badan otorita tersebut. Ia menyebut bahwa selama ini koordinasi antarinstansi seperti Bappenas dan Kemenko Perekonomian belum optimal, sehingga keberadaan lembaga khusus akan sangat membantu dalam mempercepat pelaksanaan proyek yang sudah direncanakan sejak tahun 1995.


Dengan pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa dan dimulainya pelaksanaan proyek ini, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem perlindungan pesisir yang kuat dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir Pulau Jawa, sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional melalui infrastruktur yang tangguh dan modern.


Penulis: Loren Kristin Hia

Editor: Rahma Ardana Fara Aviva