Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah resmi menunjuk dua figur baru untuk menduduki kursi pemerintahan di bawah Kementerian Keuangan per wawancara di Istana Presiden pada Selasa (20/5/2025). Saat diwawancarai, Bimo Wijayanto memaparkan bahwa ia telah dipercayai oleh Prabowo sebagai Direktur Jenderal Pajak dan Letnan Jenderal (TNI) Djaka Budi ditunjuk menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai.


Perombakan tatanan di bidang keuangan ini adalah usaha pemerintah untuk meningkatkan memperbaiki sistem perpajakan Indonesia sehingga dapat mewujudkan konstruksi yang lebih akuntabel, berintegritas, dan independen. Tak lupa juga Bimo menyebutkan bahwa mengamankan program-program nasional Prabowo adalah salah satu alasan pemberian amanah kepadanya dan Djaka.


Meski enggan memberikan pernyataan usai pertemuan dengan Presiden di Istana Negara, kepastian penunjukan Djaka dikonfirmasi langsung oleh Bimo Wijayanto. “Hari ini saya dengan Pak Letjen Djaka Budi Utama dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau memberikan banyak arahan, menegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem perpajakan dan kepabeanan Indonesia,” terang Bimo kepada media.


Sebelumnya, Bimo bukan lah wajah baru di kursi kekuasaan karena merupakan Tenaga Ahli Utama di Kedeputian II Kantor Staf Presiden dan pernah menjabat Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Calon Direktur Jenderal Bea dan Cukai pun memiliki tapak kekuasaan yang tak kalah menarik.


Djaka tak hanya mengantongi pengalaman menjadi Asisten Intelijen Panglima TNI, Irjen Kementerian Pertahanan, tetapi juga pernah memangku jabatan sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara. Namun, di antara banyaknya rekam jejak dan keahlian yang telah ia buktikan, pengganti Askolani ini lebih disorot karena torehan catatannya yang pernah menjadi salah satu bagian dari Tim Mawar, satu satuan bayangan TNI bersama Prabowo di Era Orde Baru.


Di samping itu, penunjukan Djaka terjadi di tengah masa penuh sepak terjal. Dengan tantangan besar yang dihadapi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), seperti rendahnya pertumbuhan penerimaan dan tingginya angka penyelundupan barang ilegal, adalah pr besar baginya untuk mengatasi hal ini. 


Tercatat, dalam tujuh tahun terakhir, pertumbuhan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hanya mencapai 7,11%, tertinggal dibandingkan pertumbuhan penerimaan pajak yang melampaui 8%. Bahkan sektor tembakau yang menjadi kontributor utama penerimaan cukai, juga menderita tren menurun akibat kebijakan tarif yang dinilai terlalu agresif.


Dalam hal ini, Djaka dituntut mampu menyeimbangkan reputasi militeristiknya dengan kebutuhan sipil yang mendesak: reformasi struktural, akuntabilitas, dan pemulihan kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal yang akan ia komandoi. Begitu pula Bimo, dengan banyaknya rintangan baru di digitalisasi sistem perpajakan, fokus utamanya adalah percepatan reformasi melalui penyempurnaan sistem Coretax, demi membentuk tata kelola perpajakan yang transparan dan profesional.


Penulis: Fairuz Fakhirah

Editor: Rahma Ardana Fara Aviva