Pemerintah pusat telah menyiapkan dana darurat untuk menangani dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra, khususnya Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa kapasitas fiskal negara sangat memadai untuk mendukung seluruh kebutuhan penanganan bencana, termasuk rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para korban.


Dilansir dari Kompas.com, Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu pengajuan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) apabila diperlukan tambahan dana. Saat ini, BNPB memiliki alokasi anggaran awal yang cukup besar untuk penanganan darurat. "Kami masih tunggu. Mereka sudah punya uang di anggaran mereka Rp 500 miliar lebih, mungkin belum habis. Tapi kita sediakan nanti kalau diperlukan lebih banyak dari itu," ujar Purbaya usai Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kemenkeu dan Danantara di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat pada Kamis (4/12/2025).


Bendahara Negara menyampaikan bahwa tambahan dana dari pemerintah pusat baru akan dikucurkan bila kebutuhan BNPB melampaui dana yang tersedia saat ini. Pemerintah memastikan proses respons bencana tidak akan terkendala dukungan fiskal. Mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dapat segera digerakkan sesuai kebutuhan dan koordinasi dengan BNPB untuk menjamin kelancaran penanganan darurat.


Mengutip Antara, bencana alam yang melanda tiga provinsi di Sumatera ini diprediksi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025. Proyeksi pertumbuhan yang semula ditetapkan pada kisaran 5,6 persen hingga 5,7 persen direvisi kembali menjadi 5,5 persen. "Kemungkinan selalu ada dampak bencana ke pertumbuhan ekonomi. Cuma berapa persen? Saya pikir masih akan di atas 5,5 persen," kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025).


Meski proyeksi pertumbuhan ekonomi mengalami penyesuaian, pemerintah tetap optimistis dapat menjaga pertumbuhan di atas 5,5 persen. Purbaya menegaskan akan terus memantau kondisi keuangan sistem finansial dan siap menggelontorkan dukungan tambahan bila diperlukan. "Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkan lagi uang saya ke perbankan," ujarnya, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.


Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk mengalokasikan bantuan langsung kepada daerah-daerah terdampak. Dalam rapat terbatas di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12) malam, Prabowo mengumumkan alokasi Rp 4 miliar bagi masing-masing 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Angka ini melampaui usulan awal Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengajukan Rp 2 miliar per kabupaten. "Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupatennya. Saya kasih Rp 4 miliar," kata Prabowo.


Selain bantuan untuk kabupaten/kota, Presiden juga mengarahkan pemberian anggaran sebesar Rp 20 miliar untuk setiap provinsi terdampak. Dana tersebut ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, terutama popok bayi hingga pembalut perempuan, serta mendukung pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Purbaya memastikan ada perlakuan khusus untuk transfer ke daerah (TKD) bagi ketiga provinsi tersebut.


Dilansir dari Detik.com, Purbaya menekankan bahwa anggaran untuk penanganan bencana tidak akan ditarik dari pemotongan APBN secara sembarangan. Anggaran tersebut akan diambil dari efisiensi atas kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. "Jadi nggak usah terlalu khawatir, anggarannya ada. Bukan dari potongan anggaran, tapi dari mengurangi kegiatan-kegiatan yang nggak jelas, rapat nggak jelas, yang jelas sih nggak apa-apa ya," tegas Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025).


Menteri Keuangan menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan ruang tambahan melalui penyisiran belanja kementerian dan lembaga dalam APBN 2026. Proses ini dilakukan lebih awal dengan menyeleksi kegiatan yang tidak dianggap produktif untuk dialihkan ke kebutuhan prioritas. "Jadi gini. Ada anggaran untuk bencana, setiap tahun ada sebesar Rp 5 triliun. Itu satu," ujar Purbaya usai rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025). Melalui efisiensi tersebut, pemerintah menemukan ruang fiskal sekitar Rp 60 triliun yang bisa dialihkan untuk berbagai kebutuhan prioritas, termasuk penanganan bencana.


Penyisiran dilakukan segera setelah APBN ditetapkan agar tidak mengulang kejadian pemotongan mendadak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan cadangan yang ada dan ruang efisiensi yang besar, Purbaya memastikan pemerintah siap menjalankan respons kebencanaan tanpa mengganggu stabilitas anggaran. Langkah mitigasi fiskal terus disiapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan seluruh infrastruktur dan sistem perekonomian di tiga provinsi terdampak dapat segera dipulihkan.


Penulis: Rofi Nurrohmah

Editor: I Gusti Ayu Agung Erlina Putri Astana