Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak usulan pembentukan family office di Indonesia yang dicanangkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan apabila pembiayaannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penolakan ini disampaikan langsung oleh Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).


Ia mempersilakan proyek ambisius tersebut dibangun secara mandiri oleh DEN tanpa melibatkan dana kas negara. Ia menegaskan tidak akan mengalihkan pos belanja APBN untuk keperluan pendirian family office.


"Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana," ujar Purbaya dengan tegas, Senin (13/10/2025), dikutip dari Detik Finance. 


Menkeu yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto ini menjelaskan bahwa prioritasnya adalah memastikan setiap dana APBN dialokasikan untuk program-program yang memberikan dampak nyata. Ia ingin memastikan pelaksanaan anggaran berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan bebas dari kebocoran.


"Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja," imbuh Purbaya.


Pria yang dipercaya mengelola keuangan negara ini juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak terlibat dalam perancangan proyek family office. Bahkan, ia juga  mengakui belum memahami secara menyeluruh konsep yang kerap disampaikan oleh Luhut.


"Enggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah. Saya belum terlalu ngerti konsepnya. Walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab," ungkapnya.


Usulan Family Office


Family office merupakan perusahaan swasta yang menyediakan berbagai layanan pengelolaan kekayaan, termasuk manajemen investasi, perencanaan keuangan, dan perencanaan pajak bagi keluarga super kaya atau Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI). Tujuan utamanya adalah menjaga dan mendistribusikan kekayaan lintas generasi.


Luhut menjelaskan bahwa melalui konsep ini, para miliarder dunia dapat menempatkan dan mengelola dana mereka di Indonesia dengan skema khusus. Investor asing tidak akan dikenakan pajak atas dana yang mereka simpan, namun wajib menginvestasikannya ke proyek-proyek strategis nasional dan pajak baru akan dikenakan dari investasi tersebut.


Gagasan pembentukan family office di Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Luhut pada Mei 2024 ketika masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era pemerintahan Presiden Jokowi. Konsep ini terinspirasi dari keberhasilan negara-negara seperti Singapura yang telah memiliki 1.500 family office, serta Hong Kong dan Abu Dhabi yang juga mengembangkan skema serupa. Menurut Luhut, langkah ini dapat menarik investasi global bernilai besar ke Indonesia.


“Kan banyak proyek di sini, ada hilirisasi, seaweed, dan macam-macam. Jadi Indonesia itu punya peluang besar dan harus diambil peluang ini,” ujarnya melalui akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Senin (1/7/2024).


Menurut proyeksi pemerintah saat itu, investasi dari family office yang dapat ditarik ke Indonesia mencapai US$500 miliar atau setara Rp8.151,95 triliun dalam beberapa tahun mendatang. Angka fantastis tersebut merupakan 5 persen dari total dana yang dikelola family office global yang mencapai US$11,7 triliun.


Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga turut menjelaskan target tersebut dalam rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. 


"Kalau Indonesia bisa menarik 5 persen saja, ini sudah bicara angka 500 miliar dollar AS dalam beberapa tahun ke depan," kata Sandiaga saat itu, Senin (1/7/2024), dikutip dari Kompas.com. 


Rencana pendirian family office semula ditargetkan mulai berjalan sejak Februari 2025, dengan Bali direncanakan menjadi pusatnya. Namun hingga pertengahan Oktober 2025, proyek tersebut masih belum terealisasi dan kini menunggu keputusan Presiden.


"Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan Presiden," ujar Luhut beberapa bulan yang lalu di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (28/7/2025).


Ketua DEN bahkan menargetkan proyek tersebut dapat beroperasi pada tahun ini juga, menunjukkan optimisme tinggi terhadap realisasi gagasan yang ia paparkan.


"Ya kita harap tahun ini harus bisa," ucapnya dengan penuh keyakinan.


Pendirian family office kini menghadapi kendala pembiayaan setelah Kementerian Keuangan menutup akses penggunaan APBN. Proyek senilai ratusan triliun rupiah ini bergantung pada kemampuan DEN mencari sumber dana alternatif serta keputusan final dari Presiden Prabowo Subianto.


Penulis: Fuji Mayumi Riyenti

Editor: I Gusti Ayu Agung Erlina Putri Astana