Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi khusus kepada jajaran tim ekonomi dalam kabinetnya yang dinilai bekerja solid dan responsif menghadapi gejolak ekonomi global, termasuk tekanan dari kebijakan dagang Amerika Serikat. Pujian itu ia sampaikan saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).


“Saya terima kasih dengan tim ekonomi kita. Saudara-saudara bekerja sebagai tim yang baik. Menko Perekonomian dengan timnya, dibantu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Menteri Investasi, dan Menteri Luar Negeri dengan diplomasinya. Kita bergerak sebagai satu tim,” ujar Prabowo.


Pujian itu muncul di tengah situasi geopolitik dan ekonomi yang tak menentu. Pemerintah Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, resmi menerapkan tarif impor baru sebesar 19% terhadap sejumlah produk asal Indonesia mulai 8 Agustus 2025.


Atas capaian tersebut, Prabowo menilai Indonesia telah menyikapi situasi tersebut secara dewasa dan tidak reaktif. “Kita negosiasi, kita berunding, kita tidak emosional, kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan besar: melindungi rakyat, pekerja, dan keluarganya,” kata Prabowo.


Pemerintah tetap menyuarakan optimisme. Menteri Perdagangan Budi Santoso melaporkan bahwa ekspor Indonesia naik 7,7% sepanjang Januari–Juni 2025, dengan Amerika Serikat menjadi mitra dagang utama kedua setelah China. Surplus dagang ke AS bahkan mencapai US$ 9,9 miliar.


Namun, di balik narasi keberhasilan tersebut, muncul kritik dari analis ekonomi internasional terkait posisi negosiasi Indonesia dalam menghadapi tarif AS. Dilansir dari The Star (6/08/2025), peneliti dari Economist Intelligence Unit (EIU), Wen Chong Cheah, menyebut Indonesia termasuk negara ASEAN yang memberikan “generous concessions” alias konsesi besar kepada Washington untuk mendapatkan tarif 19%. 


Salah satu konsesi yang digarisbawahi adalah kesediaan Indonesia melonggarkan aturan kandungan lokal (local content requirements), yang menurut Cheah menciptakan preseden berisiko dalam strategi perdagangan jangka panjang Indonesia.


Sementara Indonesia memilih pendekatan akomodatif, Malaysia justru tampil lebih keras dalam negosiasi. Dikutip dari South China Morning Post dan The Edge Malaysia, pemerintah Malaysia menolak beberapa permintaan utama AS, termasuk pembebasan penuh tarif atas mobil, alkohol, dan tembakau, serta liberalisasi kepemilikan asing di sektor strategis.


Sementara Indonesia menyetujui sejumlah syarat demi memperoleh tarif 19% (turun dari tarif awal 32%), negara-negara tetangga seperti Malaysia justru menunjukkan sikap lebih tegas. Pemerintah Malaysia, meskipun memperoleh tarif yang sama, menolak memberikan pengecualian menyeluruh dan menolak permintaan AS untuk menghapus bea masuk atas mobil, tembakau, dan alkohol. 


Di samping itu, Malaysia juga bersikeras mempertahankan batas kepemilikan asing di sektor-sektor strategis demi melindungi pelaku usaha lokal. “Kami punya kebijakan nasional yang harus dijaga. Selama itu memberi nilai bagi negara, maka kami akan terus mempertahankannya,” ujar Menteri Perdagangan Malaysia, Tengku Zafrul Aziz, dikutip South China Morning Post.


Sebagai hasil dari negosiasi tersebut, Malaysia berhasil memperoleh pembebasan tarif atas ekspor farmasi dan semikonduktor ke AS, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip utama dalam kebijakan perdagangannya. 


Penulis: Fairuz Fakhirah

Editor: Rahma Ardana Fara Aviva