Jakarta, 20 Mei 2025 — Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah di Indonesia turun ke jalan dalam aksi nasional bertajuk Aksi 205, Selasa (20/5/2025). Aksi ini digelar serentak di sedikitnya 14 kota besar, termasuk Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Palembang. 


Mengutip dari laman bisnis.com, para pengemudi ojol menggelar demonstrasi besar-besaran dan aksi off-bid nasional (mematikan aplikasi) selama 24 jam, mulai pukul 00.00 WIB hingga 23.59 WIB. Di Jakarta, mereka memadati lima titik utama: Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, DPR RI, Kantor Gojek di Blok M, dan Kantor Grab di Benhil. Polisi mengerahkan 2.554 personel untuk mengamankan jalannya aksi.


Peserta aksi berasal dari berbagai komunitas ojol, baik roda dua maupun roda empat. Menurut Kompas.com, total peserta secara nasional mencapai 25.000 pengemudi. Mereka tergabung dalam aliansi nasional seperti Ojol Bergerak, Garda, dan serikat pengemudi daring daerah.

Ada lima tuntutan utama yang disuarakan:

  1. Penurunan potongan biaya aplikator dari 20% menjadi maksimal 10%.
  2. Kenaikan tarif minimum pengantaran penumpang.
  3. Penetapan tarif bersih yang langsung diterima pengemudi.
  4. Regulasi khusus untuk jasa pengantaran makanan dan barang.
  5. Pengesahan RUU Transportasi Online Indonesia sebagai dasar perlindungan hukum pengemudi ojol, dilansir dari Kompas.com.


Menurut para pengemudi, kondisi kesejahteraan mereka semakin terpuruk akibat tingginya potongan aplikasi, fluktuasi tarif, dan tidak adanya payung hukum tetap. "Kami dianggap mitra, tapi tidak dilindungi. Kami menuntut keadilan ekonomi dan regulasi yang jelas," kata Andi Prasetya, Koordinator Aksi Nasional Ojol Bergerak, dikutip dari Tempo.co.


Kementerian Perhubungan belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan ini. Sementara itu, pihak Gojek, Grab, dan Maxim menyatakan bahwa layanan tetap berjalan normal dan mereka membuka ruang dialog dengan mitra pengemudi, dikutip dari Detik.com. Namun, belum ada kebijakan konkret yang merespons tuntutan jangka pendek.


Aksi ini menyebabkan kemacetan parah di beberapa ruas protokol Ibu Kota. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan Monas, Bundaran Patung Kuda, dan DPR RI sepanjang hari. Warga juga mengeluhkan keterlambatan layanan transportasi daring di beberapa wilayah kota besar.

Aksi 205 mencerminkan krisis keadilan dan perlindungan hukum dalam ekosistem transportasi digital. Di tengah ketergantungan masyarakat pada layanan daring, para pengemudi meminta negara untuk hadir secara nyata. Tanpa respons konkret, ketimpangan antara aplikator dan pengemudi diprediksi akan terus melebar.


Penulis: Aisya

Editor : Windi Judithia