Jakarta — Dalam beberapa pekan terakhir, Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan utama karena berbagai pernyataan dan kebijakan kontroversial yang menggambarkan ambisinya membangun ekonomi dari akar rumput. Mulai dari kelakar soal Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disebut "stres" setiap kali dipanggil mencari anggaran, tudingan bahwa demo #IndonesiaGelap didanai koruptor, hingga peluncuran program masif Koperasi Desa Merah Putih, semuanya saling berkaitan dan menjadi potret arah pembangunan pemerintahannya.


Dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih, Prabowo bercerita bahwa idenya sering membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani kewalahan, terutama soal kebutuhan anggaran untuk program rakyat kecil. "Menkeu setiap kali saya panggil agak stres," ujar Prabowo dalam siaran resmi kanal YouTube Sekretariat Presiden. Ia menyebut permintaannya meliputi bantuan pangan, pengobatan gratis, hingga infrastruktur desa. Kelakar tersebut disampaikan setelah Kementerian Pertahanan menyumbangkan obat-obatan murah produksi lembaga farmasi pertahanan kepada koperasi desa. Prabowo mengapresiasi inovasi Menteri Sjafrie Sjamsoeddin yang memproduksi obat generik dengan harga terjangkau. Ia berharap, jika tersedia dana khusus, maka obat-obatan tersebut bisa dibagikan secara gratis kepada masyarakat miskin.


Prabowo menegaskan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi jantung ekonomi desa. Ia ingin setiap desa memiliki koperasi modern berbasis digital dengan fasilitas lengkap, dari apotek, sembako murah, hingga gudang pertanian. Prabowo menyebut program ini sebagai bentuk nyata dari keberpihakan pada rakyat kecil dan solusi memangkas rantai distribusi pangan yang panjang.



Namun, program ini memicu perdebatan. Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, menyebut pendekatan yang digunakan pemerintah bersifat top-down dan koersif. "Risiko mengulang kegagalan koperasi masa lalu sangat besar jika pendekatannya tidak partisipatif," ujar Suroto dalam wawancara dengan Kompas. Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Celios, Nailul Huda, memperingatkan bahwa bank pelat merah menanggung opportunity cost hingga Rp76 triliun karena pembiayaan program ini. "Jika dana sebesar itu dialihkan ke sektor produktif seperti UMKM atau green economy, potensi pengembaliannya lebih tinggi," kata Nailul dikutip dari Tempo.


Untuk mendukung program-program ini, Prabowo juga mendorong Kapolri dan Jaksa Agung untuk menindak tegas mafia pangan. Ia menyatakan bahwa praktik curang dalam industri pangan menyebabkan negara rugi hingga Rp100 triliun per tahun. Uang hasil sitaan mafia, menurut Prabowo, bisa dijadikan sumber pendanaan tambahan untuk koperasi dan bantuan sosial. "Indonesia ini kaya, tapi dirugikan oleh mafia. Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, sementara mafia ambil keuntungan dari rakyat," tegasnya.


Beberapa hari sebelum peluncuran koperasi, Prabowo juga menuding bahwa gerakan #IndonesiaGelap yang dilakukan mahasiswa merupakan bagian dari upaya menggagalkan program pemerintah. "Saya tahu siapa yang danai demo-demo itu. Mereka yang merasa terganggu oleh program-program kita," kata Prabowo dalam Kongres PSI (19/7/2025), dikutip dari Narasi. Aksi #IndonesiaGelap menyoroti mahalnya biaya hidup, pemangkasan anggaran pendidikan, dan menurunnya subsidi energi. Tudingan Prabowo itu dibantah banyak pihak, termasuk aliansi mahasiswa dan pengamat kebijakan, yang menilai pernyataan itu bisa mengkriminalisasi kritik publik.


Program Koperasi Desa Merah Putih adalah proyek ambisius yang berpotensi mentransformasi perekonomian desa jika dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan lokal. Namun, kritik atas pembiayaan, efektivitas, dan dampak jangka panjangnya tidak bisa diabaikan.

Presiden Prabowo tampaknya menyadari bahwa membangun Indonesia dari desa membutuhkan lebih dari sekadar gimik atau slogan. Kebijakan besar butuh desain regulasi matang, pendanaan berkelanjutan, dan pengawasan ketat agar tidak menjadi bumerang.


Penulis : Aisya

Editor : Windi Judithia